Ironi Pemkab Polman Membela Unasman, ada apa?

Posted by: pesantren Posted date: November 30, 2012 In: Artikel, Berita | comment : 1

Mediasi oleh Pihak Pemkab Polman tidak berimbang

Unasman Polewali Mandar tidak pernah menunjukkan itikad baik terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi walaupun berbagai mediasi telah dilakukan sehingga membuat PB-DDI teguh untuk tetap menjalankan eksekusi berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung.

Kasus ini tidak akan berkepanjangan pada awalnya ketika PB-DDI memenangkan sengketa ini di Tingkat Banding, walaupun absah secara hukum,namun PB-DDI waktu tersebut tetap menawarkan silahkan unasman memasang kata DDI dibelakang kata unasman, dan silahkan kelola sampai kapanpun, sebab ini adalah persoalan aset organisasi DDI, bukan milik pribadi dan harus dijaga oleh seluruh Pengurus DDI. Namun pihak unasman tetap tidak bergeming dan melanjutkan pada tingkatan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang tetap dimenangkan oleh PB-DDI. (baca: Unasman melawan DDI : Agar warga DDI mengetahui kondisi sebenarnya)

Dengan keluarnya putusan tersebut dan bersifat final menegaskan keabsahan secara hukum terhadap aset DDI yang diambil secara sepihak oleh Prof. Dr. H. Sahabuddin. Namun PB-DDI sebagai organisasi yang berkecimpung pada bidang Pendidikan, Dakwah, dan Sosial senantiasa membuka ruang terhadap penyelesaian dan tetap menawarkan kepada unasman menggunakan kata DDI, namun lagi-lagi pihak unasman menolak sehingga PB-DDI berkesimpulan bahwa Sibly Sahabuddin Ketua Yayasan Unasman yang juga anggota DPD RI dan Chuduriah Sahabuddin Rektor Unasman tidak memiliki itikad baik terhadap penyelesaian sehingga berkesimpulan amar putusan pengadilan harus dijalankan.

Singkatnya beberapa mediasi dilakukan seperti melibatkan Tim dari DPRD Polman serta Bupati Polman, PB-DDI selalu terbuka ruang bagi penyelesaian damai dan tanpa konflik sepanjang tidak bertentangan dengan amar putusan MA bahwa lahan dan STKIP dan STIP dikembalikan kepada DDI.
Pada perkembangan selanjutnya Unasman membuat surat perjanjian, yang diklaim hanya sebagai draft namun jelas-jelas (kop surat) tersebut tidak mencantumkan kata (draft) dan hanya tertulis “Surat Perjanjian Perdamaian Yayasan Al-Asy’ariyah Al-Mandary”.

Tawaran Unasman Tidak Jelas

PB-DDI akan bersedia menerima jika memang unasman punya itikad baik menyelesaikan secara damai, namun ada beberapa poin yang tidak jelas dari surat perdamaian yang ditawarkan oleh  pihak unasman yaitu :

1. Universitas,  Al  Asyariah  Mandar  menyiapkan lokasi  seluas  1  ha  terletak  di  jalan..  .  ….dengan  batas-batas // Untuk pembangunan  gedung  ditandai  dengan  penyerahan  sertifikat  tanah  oleh pihak UNASMAN ke  PB.  DDI pada  waktu  penanda  tanganan  surat  perjanjian  perdamaian. ====LOKASI TIDAK JELAS
2. Pembangunan  gedung  dimaksud  di  fasilitasi/mediasi  Pemerintah  Daerah  Propinsi Sulawesi  Barat  dan  Pemda  Kabupaten  Polman  dalam  hal total  biaya  yang  dibutuhkan datam  pembangunan  kampus  tersebut  dengan  limit  waktunya  2 tahun  anggaran  yaitu 2012  dan 2013 ==== PEMDA TIDAK MENJAMIN DAN TIDAK TERLIBAT
3. Besamya  nilai lokasi  dan  bangunan  kampus  dimaksud  pada  poin I  (satu)  bagian  b  diatas tetap  memperhitungkan  nilai  asset  Pengurus  Besar  Darud  Da’wah  Wal  Irsyad  (PB.  DDI) yang  akan  diserahkan  kepada  UNASMAN  yang  telah  dinilai  oleh  lembaga  independen, yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  dengan  nilai  taksiran sebesar  Rp..* 3.710.000.000.000,-  (tiga  milyar  tujuh  ratus  sepuluh juta  rupiah)  ditambah  biaya penggunaan gedung/lokasi  sejak  2005  sampai- sekarang  dengan  taksiran sebesar..
4. Nominal  nilai taksiran  tersebut  diatas,  disimpan  atas  nama  PB.  DDI  pada  bank  yang ditetapkan  oleh  PB.  DDI,  dan  buku  tabungan/rekening  tersebut  diterimakan  oleh UNASMAN  kepada  PB.  DDI  pada  saat  penanda  tanganan  surat  perjanjian  perdamaian.
5. Lihat Surat Perjanjian yang ditawarkan Unasman halaman1, halaman2, halaman3

Selanjutnya muncul lagi usulan damai oleh Unasman dengan konsep perdamaian yang tidak jauh berbeda : (Lihat Surat Perjanjian damai)

Adapun Tanda Tangan yang dilakukan oleh Dandim Polman telah dibantah oleh Dandim dengan mengunjungi PB-DDI dan mengatakan tidak tahu menahu ketika disodori bahwa itu adalah surat perjanjian damai unasman dengan DDI dan menyatakan meminta maaf dan tidak pernah bermaksud melawan amar putusan pengadilan.

Sedangkan Tanda Tangan oleh Drs H. Ahmad Sewang, Pengurus Daerah DDI Polman berada pada kondisi terintimidasi oleh pihak-pihak tertentu dan yang seharusnya bertanda tangan adalah Pengurus Besar DDI.

Sikap PB-DDI bersedia menerima tawaran tersebut JIKA Unasman menunjukkan lokasi penggantian lahan tersebut beserta sertifikatnya serta ganti rugi yang ditawarkan oleh Unasman dimasukkan kedalam rekening PB-DDI dan penandatanganan perjanjian damai bisa dilakukan dengan memberi batas waktu kepada unasman hingga bulan juli 2012, namun hingga batas waktu yang ditetapkan oleh PB-DDI, Pihak Unasman tidak mampu mewujudkan apa yang ditawarkannya sendiri.

Mediasi yang dilakukan oleh Pihak Pemkab Polman  dalam hal ini Wakil Bupati H. Nadjamuddin Ibrahim menjadi tidak berimbang dan cenderung memihak pihak unasman serta konsepnya ditandai dengan surat penyampaian kepada PB-DDI yang berbunyi :

1. Bahwa  Yayasan  Al  Asyariah  Mandar  menegaskan  tidak  akan  kembali  membicarakan draft perjanjian lama yang tidak disetujui oleh PB-DDI
2. Bahwa  Yayasan  Al  Asyariah  Mandar  tetap  membuka  perdamaian  sepanjang  merujuk pada  putusan  Pengadilan  Negeri  Polewali  Nomor  :  01/Pdt,Plw/2011 tertanggal 04 Juni 2012

Atas pemberitahuan ini PB-DDI menyesalkan sikap Pemkab Polman yang terkesan lebih membela kepentingan Unasman sekaligus menerima sikap Pemkab Polman Sulbar dan menegaskan tidak ada lagi perjanjian baik yang menjadi inisiatif pihak Unasman atau pihak Pemerintah Daerah Kab. Polman. Lihat Surat Wakil Bupati

Hingga akhirnya eksekusi ketiga selanjutnya akan dilangsungkan, pihak Unasman kembali ingin menunda dengan alasan ingin mencoba melakukan negosiasi dengan PB-DDI dan jika gagal melakukan negosiasi akan menyerahkan Lahan dan gedung STKIP / STIP DDI secara damai kepada PB-DDI. Namun sebaliknya yang terjadi dilapangan Chuduriah yang juga Saudara dari Sibly Sahabuddin (Anggota DPD RI) menyalahi janjinya. Lihat Pernyataan Rektor Unasman

Sikap Teguh DDI terhadap Unasman

Seperti diketahui sikap PB-DDI sudah jelas,8 tahun DDI bersabar atas sikap unasman dan bersedia mencari solusi bersama dan juga tetap ingin eksekusi secara damai, demi kepentingan masyarakat polman sendiri, eksekusi merupakan jalan terakhir disertai dengan konsep PB-DDI yang tertuang dalam maklumat PB-DDI dengan bunyi antara lain :

1. Mahasiswa STKIP dan STIP DDI akan diakui oleh DDI dan alumninya pula diakui sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Sedangkan mahasiswa yang berasal dari luar STKIP dan STIP DDI dipersilahkan untuk memilih tetap di Unasman atau berafiliasi / bergabung menjadi mahasiswa DDI dengan catatan diperlakukan sebagaimana halnya mahasiswa STKIP dan STIP DDI Polman.

Dengan keluarnya maklumat tersebut juga menegaskan bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan oleh pihak unasman atau yang diprakarsai pihak ketiga / pemda tidak relevan lagi. Lihat Maklumat DDI

Jika kondisi kalangan intelektual seperti yang terjadi di unasman dan pemkab polman yang tidak taat hukum, bagaimana kondisi bangsa ini… ?

(baca : http://al-badar.net/eksekusi-unasman-sukses-kebenaran-yang-senyap-selama-9-tahun/ )